Potret Budaya Politik Masyarakat Indonesia
Dalam kehidupan bermasyarakat budaya memiliki peranan penting
karena dimanapun kita berada di situ pasti ada budaya. Antar masyarakat satu
dengan yang lain budayanya pasti berbeda.
Dalam melakukan aktifitas suatu kelompok masyarakat selalu menggambarkan budaya
yang dimiliki oleh masyarakat tersebut, karena pada dasarnya kita sedang
beraktifitas dengan budaya yang melekat dalam diri anggota masyarakat tersebut.
Kebudayaan terlihat dalam
perilaku manusia dari berbagai kehidupan, termasuk aspek politik.
A. Hakikat
budaya politik
1. Pengertian
budaya politik
Istilah budaya politik
merupakan bahasa dari the political culture. Istilah ini diperkenalkan oleh Gabriel A.Almond. Gabriel dan Sidney
menulis buku yang sangat berpengaruh terhadap ilmu politik, yaitu The Civic
Culture. Para pakar politik Indonesia menerjemahkan konsep civic culture
menjadi budaya politik atau kebudayaan politik.
Pengertian umum budaya politik
adalah sebagai pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi , dan
pilihan politik seseorang. Makna lain dari budaya politik menyatakan bahwa
budaya politik merupakan suatu konsep yang terdiri atas sikap, nilai-nilai dan
keteampilan yang sedang berlakubagi seluruh anggota masyakat termasuk pola-pola
kebiasaan yang terdapat pada kelompok-kelopmpok masyarakat. Sebenarnya banyak
unsur-unsur yang membangun pengertian budaya politik.
2. Klasifikasi
Budaya Politik
Di dalam kehidupan sehari-hari dapat
menemukan prilaku dalam kegiatan politik yang menggambarkan orientasi dan
peranan suatu kelompok masyarakat sebagai berikut :
1) Dalam pemilihan
umum, tidak menutup kemungkinan kalian akan menemukan orang yang mengaku
memilih partai tertentu karena diberi uang oleh pengurus partai yang bersangkutan.
Atau memilih partai yang sama dengan atasan supaya dinaikan pangkat.
2) Ada juga orang
yang masa bodoh atau tidak peduli dengan berbagai kegiatan politik yang
berangsung dinegaranya
3) Ada pula orang
yang hanya peduli dengan kepentingan daerah asalnya, dia sama sekali tidak
peduli dengan kepentingan bangsa dan Negara.
a) Budaya
politik parokial (parochial political cultre)
Budaya politik parokial sering diartikan sebagai budaya
politik yang sempit. Dikatakan sempit karena orientasi individu atau msyarakat
masih sangat terbatas dengan ruang lingkup yang sempit.
b) Budaya
politik Subjek (subject politicial culture)
Budaya ini lebih baik dari pada budaya sebelumnya. Masyarakat
atau individu yang bertipe budaya politik subjek telah memiliki perhatian, dan
minat terhadap sitem politik. Sistem politik ini masyarakat atau individu hanya
menerima aturan tersebut secara pasrah. Tidak ada keinginan atau hasrat untuk
menilai, menelaah atau bahkan mengkritisi setiap kebijakan yang di keluarkan
pemerintah. Artinya masyarakat cenderung
pasif hanya menerima keputusan dari pemerintah.
c) Budaya
Politik Partisipan (participant political culture)
Budaya
politik partisipan merupakan tipe budaya politik yang ideal. Dalam politik
partisipan individu atau masyarakat telah memiliki perhatian, kesadaran, minat
serta peran politik yang sangat luas. Adanya kerja sama yang baik antara
masyarakat dan pemerintah.
Pada kenyataannya, ketiga budaya politik sebagaimana diuraikan
diatas tidak dapat berdiri sendiri. Almond menyimpulkan bahwa budaya politik
warga Negara adalah budaya politik campuran yang didalamnya banyak individu
yang aktif dan dalam politik, tetapi banyak pula yang mengambil peranan sebagai
subjek yang pasif.
B. Karakteristik Budaya Politik Masyarakat Indonesia
Budaya politik
Indonesia sampai saat ini belum mengalami perubahan. Karena menurut hukum-hukum
perkembangan masyarakat, perubahan yang menyangkut kebudayaan cenderung
berjalan lambat. Sistem politik Indonesia sudah beberapa kaliberubah yaitu : politik
demokrasi liberal dan saat ini system demokrasi pancasila.
a.
Budaya
politik Indonesia di satu pihak masih bersifat parokial-kaula, dan budaya
politik partisipan di lain pihak.
b.
Sifat
ikatan primordial masih berakar kuat dalam masyarakat Indonesia.
c.
Kecenderungan
budaya politik Indonesia yang masih memegang kuat paternalisme.
C. Hakikat kesadaran politik
1.
Makna kesadaran
politik
Pada
hakekatnya budaya politik merupakan cerminan dari kesadaran politik suatu
masyarakat terhadap system politik yang sedang berlaku. Kesadaran politik
masyarakat sangat tergantung pada latar belakang pendidikannya. Masyarakat yang
mempunyai tingkat pendidikan tinggi biasannya mempunyai kesadaran politik yang tinggi. Sebaliknya,
kelompok masyarakat yang tingkat pendidikannya rendah, maka kesadaran
politiknya pun relative rendah,sehingga memerlukan pembinaan.
Kesadaran
politik bisa tercipta salah satunya melalui sosialisasi poitik. Sosialisasi
politik adalah proses penanaman nilai-nilai politik yang dilakukan oleh suatu
generasi kepada generasi lain melalui berbagai media perantara seperti kelurga,
sekolah, partai politik, media massa dan sebagainya supaya tercipta
masyarakat yang memiliki kesadaran
politik.
2.
Mekanisme Sosialisasi
Budaya Politik
Mekanisme sosialisasi
budaya politik mengandung pengertian berupa cara-cara atau teknik penanaman
atau pembentukan nilai-nilai politik kepada individu atau anggota masyarakat
untuk memperkuat dan mengarahkan orientasi politik yang telah ada dalam
dirinya.
Ada 3
mekanisme sosialisasi pengembangan budaya politik yaitu :
Imitasi,
instruksi dan motivasi
1.
Imitasi yaitu proses
sosialisasi melalui peniruan terhadap prilaku yang ditampilkan orang lain, dan
merupakan hal yang amat penting dalam sosialisasi pada masa kanak-kanak.
2.
Intruksi mengacu pada proses sosialisasi melalui proses
pembelajaran baik secara formal (di sekolah), informal (pendidikan di keluarga)
maupun dalam bentuk nonformal
3.
Motivasi merupakan mekanisme
proses sosialisasi yang dikaitkan dengan pengalaman individu pada umumnya yang
secara langsung mendorong dirinya
untuk belajar dari pengalaman-pengalaman mengenai tindakan yang sesuai
dengan sikap-sikap dan pendapatnya sendiri.
a. Keluarga
Keluarga
merupakan agen pertama yang sangat menentukan pola pembentukan nilai-nilai
politik bagi seorang individu. Di tanamkan nilai-nilai atau keyakinan politik
dari orang tua baik secara langsung ataupun tidak langsung.
b.
Sekolah
Saat waktu
sekolah, anak pun belajar tentang nilai-nilai, norma dan atribut Negaranya. Proses
pengetahuan politik siswa mulai terbentuk semenjak taman kanak-kanak. Seperti
adanya gambar presiden, wakil presiden dan tidak jarang dipasang juga gambar
tokoh-tokoh yang lain.
c.
Partai Politik
Menurut pasal 1 angka 1 UU RI Nomor 2 tahun
2011 tentang Partai politik menegaskan bahwa partai politik adalah organisasi
yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia
secara sukarel atas kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan
membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan Negara, serta
memelihara keutuhan NKRI.
d. Media Lainya
Sosialisasi politik juga dapat dilakukan
melalui peristiwa sejarah yang telah berlangsung, seperti perjuangan
tokoh-tokoh politk pada masa lampau. Sosialisasi dari media massa, termasuk
televisi, radio, majalah dan surat kabar, serta juga bisa mengikuti berbagai
semina, dialog dan debat politik yang pada tujuannya merupakan sarana
sosialisasi politik.
D. Contoh Budaya
Politik Partisipan
1. Bentuk-bentuk
Budaya politik Partisipan
Budaya politik partisipan merupakan tipe
budaya politik ideal, di mana dalam budaya politik ini orientasi politik rakyat
tidak hanya bersifat kognitif atau afektif saja, tetapi sudah merupakan
orientasi politik yang bersifat evaluative yang ditandai dengan dimilikinya
kemampuan rakyat dalam menilai dan mengontrol semua kebijakan dari para pmegang
kekuasaan.
Partisipan politik adalah kegiatan yang
dilakukan oleh warga Negara baik secara individu maupun kolektif, atas dasar
keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk
mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah, agar
keputusan tersebut menguntungkannya atau tidak merugikannya.
Budaya politik partisipan yang diwujudkan
melalui partisipasi politik dapat terwujud dalam berbagai bentuk. Samuel
Huntington dan Joan M. Nelson berhasil mengenditifikasi empat bentuk
partisipasi politik, yaitu : kegiatan pemilihan, lobbying, kegiatan
organisasi, mencari koneksi, dan tindakan kekerasan